Pemerintah Harusnya Dengar Suara Akademisi

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024, para akademisi tersebut mengingkatkan, seharusnya pejabat tinggi negara dapat menunjukkan sik

PEMERINTAH, terutama Presiden dan seluruh jajarannya kita harapkan bisa dan mau mendengar suara-suara yang disam-paikan para akademisi dari berbagai universitas dan perguru-an tinggi. Sebab, mereka yang bersuara itu adalah para penjaga moral dan penjaga demokrasi di negeri yang tercinta ini.

Kampus yang di dalamnya ada para guru besar adalah makhluk independen yang bebas dari kepentingan politik praktis. Mereka tidak mengharapkan apapun dari seruan moralnya itu, kecuali ha-nya menginginkan bagaimana negeri ini selamat dari praktik-prak-tik oligarki yang sangat membahayakan keselamatan negara.

Ini tentu saja berbeda dengan mereka yang sedang mendu-duki jabatan, termasuk di kampus, yang bisa saja disetir oleh pihak tertentu, sehingga akan bersuara sesuai dengan skena-rio pesanan dari pohan tertentu. karena memang. Bukti tentang setiran ini sudah mulai mencuat ke permukaan, dan kondisi itu menjadi konsumsi publik yang lagi viral.

Lain halnya denga para guru besar yang bersuara lantang, mereka bersuara karena panggilan hati nurani dan juga rasa tanggung jawabnya untuk meluruskan hal-hal yang “bengkok” di negeri. Ketika yang bengkok itu bisa lurus kembali mereka pun menjadi lega, bisa mengajar kembali seperti biasa untuk men-cerdaskan para mahasiswanya. Nah, sebenarnya itu saja kebanggaan yang mereka miliki. jadi, bu-kan berharap jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya sebagaimana yang dilakukan oleh para pelaku politik praktis. Karena-nya, sepahit apapun suara kampus harus didengar oleh presiden.

Sebelumnya diberitakan, para akademisi yang bernaung dalam Mu-syawarah Pekerja Kampus Aceh (MPKA) menyampaikan petisi seba-gai bentuk keprihatinan atas perilaku politik sejumlah elit di Jakarta dan wilayah yang dinilai semakin mengancam demokrasi Indonesia.

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024, para akademisi tersebut mengingkatkan, seharusnya pejabat tinggi negara dapat menunjukkan sikap politik yang menjunjung tinggi moralitas politik dan etika bernegara sehingga menjadi contoh bagi masyarakat.

Namun sangat disayangkan beberapa menteri, bahkan pre-siden sendiri yang terlibat dalam kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden serta pejabat tinggi negara yang saat ini ber-kuasa telah menunjukkan perilaku yang mengancam moralitas politik dan etika bernegara.

Sejumlah kalangan, termasuk masyarakat umum, bahkan percaya telah terjadi pelanggaran dan atau pengangkangan ter-hadap konsititusi dan hukum yang berlaku.

Sebagai pekerja kampus, mereka menyadari arti penting net-ralitas dan integritas aparatur negara, termasuk aparatur TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pilar utama yang ikut menopang keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggara-an pemilihan umum yang jujur dan adil.

Mereka melihat tindakan-tindakan rendah moral dan nir etika yang terjadi sampai saat ini—yang itu dapat dilihat dari penggerak-an aparatur negara serta pemanfaatan fasilitas negara untuk men-dukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden— sebagai upaya untuk membajak demokrasi dari tangan rakyat.

Untuk itu para akademisi tersebut menuntut presiden dan wakil presiden serta seluruh pejabat tinggi negara, baik di eksekutif, legisla-tif, maupun yudikatif untuk tetap bersikap netral dan menjaga integri-tas dalam proses tahapan Pemilu yang saat ini sedang berlangsung.

Untuk itu, sekali lagi, kita berharap Pemerintah hendaknya benar-benar mendengar seruan para akademisi kampus terse-but. Masih ada kesempatan bagi Pemerintah untuk memperba-iki diri. Sebab, kalau tidak, sejarah akan mencatat bahwa rezim ini adalah perusak demokrasi yang pada tahun 1998 diperju-angkan dengan susah payah oleh mahasiswa. Nah?

POJOK

Puluhan anak di Wonogiri, Jawa Tengah, hamil duluanKayak Pemilu, belum 14 Februari sudah coblos duluan

Harga masih tinggi, masyarakat Calang pilih jual emasBagus, sebab ada yang malah pilih ‘jual kehor-matan’ demi Pemilu

Akademisi Aceh nyatakan prihatin terhadap demokrasi IndonesiaTenang saja, hukuman sosial menanti pembegal demokrasi

BERITATERKAIT

Ikuti kami di

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *