Kejati Aceh Gelar FGD Rancangan Peraturan Kejaksaan Tentang Pedomam Qanun Aceh

FGD ini dimaksudkan untuk membahas pengaturan mengenai penanganan perkara tindak pidana yang diatur dalam Qanun Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kejaksaan Tinggi (Kejati ) Aceh menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Rancangan Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana yang diatur dalam qanun Aceh.

Acara yang diprakasai Biro Hukum Jaksa Agung Muda Pembinaan bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) digelar di ruang rapat Kajati selama dua hari, Selasa dan Rabu (5-6/3/2024). 

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh Joko Purwanto mengatakan bahwa terkait adanya perkembangan hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, semakin menegaskan eksistensi penerapan sistem Qanun Jinayat.

Baca juga: Banda Aceh Raih Piala Adipura, Ketua DPRK Sebut Pasukan Orange Pahlawan

Baca juga: 30 Gampong Cairkan Dana Desa Tahap I, 30 Sedang Proses Verifikasi, 112 Lainnya belum Ajukan

Di mana Kejaksaan diminta untuk menyelaraskan kewenangan dalam menangani perkara pidana yang diatur dalam qanun sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh.

Sehingga Kejaksaan perlu mengidentifikasi kebutuhan, memorie van toelichting, dan dinamika hukum serta menetapkan kebijakan hukum yang strategis dalam rangka penegakan hukum dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Agung dan Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana yang diatur dalam Qanun Aceh.

“FGD ini dimaksudkan untuk membahas pengaturan mengenai penanganan perkara tindak pidana yang diatur dalam Qanun Aceh, baik dari substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum, dengan memperhatikan studi komparasi dan praktiknya,” katanya.

Hadir dalam FGD ini para akademisi kampus di antaranya Prof Dr Al Yasa Abu Bakar MA, Prof Dr Syahrizal MA, Prof Dr Moh Din dan Dr Dra Hj Rosmawardani SH MH, dan para unsur stakeholder di lingkup Pemerintah Aceh.Selain itu hadir juga Ketua Mahkamah Syariyah Aceh, kepolisian, Satpol PP dan WH Aceh, unsur Kejaksaan, para aktivis serta lembaga bantuan hukum.(*)

BERITATERKAIT

Ikuti kami di

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *