Kita Dukung Upaya Wajib Halal Makanan di Aceh

Azhari mengatakan, kewajiban sertifikasi halal sampai 17 Ok-tober 2024, akan dimulai untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyemb

KITA mendukung sepenuhnya Peraturan Pemerintah (PP) No-mor 39 Tahun 2021 menyangkut kewajiban sertifikasi halal ter-hadap makanan, minuman, dan obat-obatan di Aceh. Kebijkan ini kita anggap penting, terutama mengingat wilayah Aceh pen-duduknya mayoritas beragama Islam.

Dengan keluarnya PP dimaksud tentu saja akan mampu memberikan rasa nyaman bagi umat Islam saat mengonsum-si makanan dan minuman di Aceh. Tak ada rasa was-was saat mencicipi makanan, meskipun makanan dan minuman tersebut disediakan oleh warga non-Muslim.

Kecuali itu, dengan terpenuhinya kewajiban tersebut maka hal itu sekaligus bisa memosisikan Aceh sebagai daerah atau provinsi halal kuliner. Kondisi ini tentu saja akan menambah daya tarik bagi wisatawan luar negeri untuk berkunjung ke Aceh, terutama dari Malaysia dan Timur Tengah.

Untuk itu, kita mengajak kepada semua pihak yang membu-ka usaha kuliner di Aceh agar menyambut baik terhadap kebiji-kan ini. Sebab, tidak ada yang akan dirugikan menyangkut pera-turan ini, malah warga non-Muslim pun diuntungkan, yakni bisa berjualan secara bebas tanpa adanya intimidasi.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021, batas akhir kewajiban sertifikasi ha-lal adalah pada 17 Oktober 2024, dan setelah tanggal itu, semua makanan dan minuman di Aceh wajib bersertifikasi halal.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemente-rian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh, Drs H Azhari, MSi, Sela-sa (5/3/2024), dalam Rapat Koordinasi Lembaga Pemerik-sa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) seluruh Aceh untuk persiapan Wajib Halal Oktober 2024 (WHO24) di Hermes Palace Hotel.

Azhari mengatakan, kewajiban sertifikasi halal sampai 17 Ok-tober 2024, akan dimulai untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, serta bahan penolong untuk produk makan-an dan minuman.

Tahapan selanjutnya, katanya, pemerintah mewajibkan serti-fikasi halal untuk produk obat tradisional, obat kuasi, dan sup-lemen kesehatan. “Batas akhirnya sampai dengan 17 Oktober 2026. Untuk produk obat bebas dan obat bebas terbatas sam-pai 17 Oktober 2029,” ujarnya.

Sedangkan untuk produk obat keras dikecualikan psikotropi-ka sampai dengan 17 Oktober 2034.”Produk kosmetik, kimiawi, rekayasa genetik, aksesoris, per-alatan rumah tangga, alat tulis, dan sebagainya juga masuk ke dalam daftar penahapan kewajiban sertifikasi halal berikutnya,” katanya.

Oleh karenanya, kata Azhari, perlu dukungan bersama untuk mendorong kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sertifi-kat halal bagi suatu produk. “Legalitas kehalalan suatu produk menjadi prioritas era sekarang ini,” urai dia.

Hal ini, katanya, menjadi penting karena konsumen di Indo-nesia 87 persennya adalah umat Islam. “Pemerintah mengga-ngap penting untuk menjamin kehalalan produk yang dikonsum-si oleh umat Islam,” ujar Azhari.

Untuk itu, sekali lagi, kita berharap agar pemerintah juga ikut melakukan sosialisasi yang rutin terhadap pengusaha kuliner dan juga obat-obatan yang ada di Aceh. Langkah ini penting un-tuk menjaga agar peraturan ini bisa terlaksana tepat waktu, se-suai dengan target yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 tersebut. Semoga!

POJOK

Aceh Besar mulai lakukan simulasi “makan siang” gratis di sekolahKalau urusan “makan teman” saat Pemilu tak perlu sosialisasi, tahu?

Bansos tak cukup untuk mengentaskan kemiskinan, kata pejabat KemensosTapi cukup efektif mengantarkan paslon Capres jadi pemenang, kan?

Caleg Bardan Sahidi raih suara badan tertinggi di Aceh TengahSedihnya malah “suara hantu” bisa antarkan caleg jadi anggota dewan

BERITATERKAIT

Ikuti kami di

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *